Kemkominfo berlakukan regulasi IMEI Agustus 2019



Bulatin – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika) akan menerapkan peraturan IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada Agustus 2019. Peraturan IMEI ini memungkinkan untuk mempertahankan sistem perdagangan domestik karena sirkulasi ponsel yang tidak dikontrol oleh pemerintah atau yang biasa disebut telepon seluler ilegal (ponsel pasar gelap). Pemerintah akan menonaktifkan ponsel dengan IMEI yang tidak terdaftar yang menuai respons positif dari publik. Kementerian Perindustrian (Kementerian Perindustrian) menjelaskan bahwa peraturan IMEI dipastikan mulai berlaku 17 Agustus mendatang melalui instagramnya.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri. Selain untuk melindungi industri ponsel di dalam negeri. Nantinya, pemerintah akan menyinkronkan basis data IMEI dan SIM CARD. Jika IMEI tidak terdaftar, ponsel pemakan tidak dapat terhubung ke layanan telekomunikasi di Indonesia.

Tetapi pemerintah tidak akan segera memblokir. Ponsel ilegal / Mobile BM (Black Market) yang dibeli sebelum 17 Agustus akan mengalami pemutihan, peraturan ini sedang disiapkan oleh pemerintah saat ini. Demikian pula ponsel dibeli di luar negeri. Jika pembelian dilakukan dan diaktifkan sebelum 17 Agustus, pemerintah akan melakukan pemutihan. Ketika membeli ponsel setelah 17 Agustus 2019, dapat dipastikan bahwa perangkat ini tidak dapat digunakan di Indonesia.
Meskipun aturan IMEI sudah di depan mata, Kementerian Perindustrian mengingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru memeriksa perangkat IMEI. Saat ini Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan halaman khusus untuk memeriksa IMEI resmi.

Berikut ini adalah video tentang Peraturan IMEI di Ponsel:
.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *